Insentif dan Investasi Koordinasi Antar Instansi Kota Ambon

Ambon(04/05/2021) Kota Ambon secara geografis tidak hanya sebagai ibukota provinsi maluku, namun juga merupakan pusat aktivitas ekonomi dan transit bisnis baik secara lokal, regional maupun nasional. Dengan kondisi tersebut dapat membuka peluang usaha baik dari skala mikro maupun makro. Sejalan dengan hal tersebut Balai Kota Ambon mengadakan “Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Ambon”.

Bertempat di Kantor Balai Kota Ambon kegiatan koordinasi dihadiri perwakilan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Maluku, PT Garuda Indonesia, Dinas Perikanan Kota Ambon, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Ambon, dan 11 dari pihak Swasta, UMKM, Bank Indonesia Provinsi Maluku dan Bea Cukai Ambon.

Bea Cukai Ambon menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menghadiri acara penggalian isu-isu strategis dan permasalahan aktual yang akan dijadikan sebagai bahan perumusan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai turununan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2019. Pada kesempatan yang sama PT Maluku Prima Makmur melalui perwakilannya berterima kasih kepada pemerintah karena telah mendampingi kegiatan perikanan usaha miliknya.

”Terima kasih kepada pemerintah yang luar biasa yang selalu bersama sama dengan kami, dalam melakukan kegiatan perikanan terutama di bidang ekspor, untuk semua pengurusan tidak ada kendala, proses surat untuk ekspor berjalan dengan baik, dukungan juga dari Bea Cukai yang selalu ada membantu pengurusan perizinan kami, kami sangat dibantu”, ujar perwakilan PT Maluku Prima Makmur.

Pada acara tersebut, Kepala Kantor BC Ambon menyampaikan beberapa masukan untuk memperkuat daya komparatif UKM. Dimana peranan Pemda sangat dibutuhkan khususnya terkait dengan proses perizinan yang harus cepat dan transparan baik dari segi persyaratan, waktu maupun biaya. Bahkan sedapat mungkin tiada biaya yang dibebankan dalam pengurusan perijinan karena itulah salah satu bentuk nyata insentif yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha.